Apa itu Global Tax Identity Number? Ini Cara Mendapatkannya

Global Tax Identity Number atau TIN adalah nomor identitas yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan di suatu negara atau dalam konteks pertukaran data antarnegara. Nomor ini berfungsi mengenali individu, badan usaha, atau entitas lain yang memiliki kewajiban pajak, sehingga otoritas pajak dapat mencatat, memverifikasi, dan mengawasi kepatuhan secara lebih terstruktur.

Secara sederhana, tax identification number adalah nomor identitas pajak yang menjadi penanda resmi dalam berbagai proses administrasi perpajakan. Pada banyak negara, bentuk dan nama TIN bisa berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu memastikan setiap wajib pajak dapat diidentifikasi dengan akurat dalam sistem pajak.

Bagi wajib pajak individu, TIN biasanya diperlukan saat melaporkan penghasilan, mengisi formulir pajak, mengajukan manfaat pajak tertentu, atau berurusan dengan lembaga keuangan yang membutuhkan data pajak. Dalam konteks internasional, TIN juga sering dipakai sebagai data penghubung ketika otoritas pajak suatu negara bertukar informasi dengan negara lain.

Di Indonesia, identitas pajak yang paling dikenal masyarakat adalah Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Dalam ranah global, NPWP dapat dipahami sebagai identitas pajak domestik yang menjalankan fungsi serupa dengan TIN di negara lain, meskipun sistem, format, dan penggunaannya mengikuti ketentuan hukum masing-masing negara.

Mengapa TIN Penting Bagi Wajib Pajak Individu?

Nomor TIN memiliki fungsi administratif yang langsung berkaitan dengan kepatuhan pajak, pelaporan penghasilan, dan keabsahan data pajak seseorang. Bagi individu, keberadaan TIN dapat memudahkan banyak urusan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi menjadi rumit jika identitas pajak tidak jelas.

TIN membantu memastikan bahwa data penghasilan, pemotongan pajak, kredit pajak, dan riwayat kepatuhan tercatat pada akun pajak yang benar. Tanpa identitas yang tepat, seseorang dapat mengalami salah input data, salah pengakuan penghasilan, atau kesulitan saat mengajukan pengembalian pajak. Pada skala internasional, TIN juga memudahkan bank, perusahaan investasi, dan platform digital untuk melakukan verifikasi identitas pajak sesuai aturan yang berlaku.

Bagi wajib pajak individu yang bekerja lintas negara, TIN menjadi sangat penting karena otoritas pajak biasanya memerlukan informasi ini untuk menentukan apakah penghasilan dikenai pajak domestik, pajak luar negeri, atau mendapat fasilitas tertentu berdasarkan perjanjian pajak.

Fungsi Utama TIN dalam Administrasi Pajak

TIN memiliki beberapa fungsi praktis yang membuatnya menjadi elemen penting dalam sistem perpajakan modern.

• Mengidentifikasi wajib pajak secara unik agar tidak tertukar dengan pihak lain yang memiliki nama serupa.
• Memudahkan pelaporan dan pencocokan data penghasilan, pajak terutang, serta pembayaran pajak.
• Mendukung pertukaran informasi perpajakan antarnegara secara lebih tertib.
• Membantu lembaga keuangan mematuhi kewajiban pelaporan terkait nasabah dan sumber penghasilan.
• Menjadi syarat administratif dalam berbagai layanan fiskal, perbankan, dan investasi.
• Mengurangi risiko duplikasi data atau kesalahan pencatatan pada sistem pajak.

Dalam konteks kepatuhan, fungsi TIN juga berkaitan dengan transparansi. Ketika identitas pajak tercatat dengan baik, otoritas pajak dapat menilai apakah seorang individu sudah melaksanakan kewajibannya sesuai aturan. Dari sisi wajib pajak, hal ini justru menguntungkan karena riwayat pajak menjadi lebih mudah ditelusuri ketika dibutuhkan.

Jenis-jenis Global Tax Identity Number

Setiap negara memiliki sistem identitas pajak masing-masing. Karena itu, istilah TIN tidak selalu merujuk pada satu format tunggal. Ada beberapa jenis identitas pajak yang dikenal luas di internasional, khususnya di Amerika Serikat.

1. Social Security Number

Social Security Number atau SSN adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada warga negara Amerika Serikat, penduduk tetap tertentu, dan kelompok tertentu yang memenuhi syarat. SSN digunakan untuk keperluan kerja, pajak, dan akses terhadap manfaat tertentu dari pemerintah. Nomor ini terdiri dari sembilan digit dan menjadi salah satu identitas paling umum dalam sistem administrasi Amerika Serikat.

2. Individual Taxpayer Identification Number

Individual Taxpayer Identification Number atau ITIN diberikan kepada individu yang wajib memiliki identitas pajak tetapi tidak memenuhi syarat untuk memperoleh SSN. ITIN umum digunakan oleh warga asing atau individu nonresiden yang memiliki kewajiban pelaporan pajak di Amerika Serikat. Bagi sebagian wajib pajak individu, ITIN menjadi jalan tengah agar tetap dapat memenuhi kewajiban pajak meskipun tidak memiliki status kependudukan yang mensyaratkan SSN.

3. Employer Identification Number

Employer Identification Number atau EIN digunakan untuk mengidentifikasi entitas usaha, organisasi, dan pihak tertentu yang memiliki kewajiban perpajakan dalam kapasitas bisnis. Walaupun lebih sering dikaitkan dengan badan usaha, EIN tetap relevan bagi individu yang menjalankan usaha dengan struktur tertentu atau memiliki entitas yang memerlukan identitas pajak terpisah.

4. Adoption Taxpayer Identification Number

Adoption Taxpayer Identification Number atau ATIN adalah nomor sementara yang digunakan dalam proses adopsi, ketika nomor identitas pajak utama anak belum tersedia. Jenis ini membantu administrasi pajak tetap berjalan selama proses hukum adopsi berlangsung.

5. Preparer Tax Identification Number

Preparer Tax Identification Number atau PTIN digunakan oleh pihak yang menyiapkan atau menyusun dokumen pajak atas nama wajib pajak. Nomor ini penting untuk memastikan bahwa penyusun dokumen dapat diidentifikasi secara resmi dalam sistem perpajakan.

Perbedaan TIN dengan Identitas Pajak di Negara Lain

Istilah TIN sering dipakai secara umum, tetapi format dan penerapannya berbeda dari satu negara ke negara lain. Ada negara yang menggunakan nomor identitas nasional sebagai identitas pajak, ada yang memakai nomor khusus perpajakan, dan ada pula yang menggabungkan keduanya.

Perbedaan tersebut muncul karena sistem hukum pajak tiap negara tidak sama. Sebagian negara menempatkan identitas pajak sebagai bagian dari identitas sipil, sementara negara lain memisahkan keduanya demi kepentingan administrasi. Karena itulah, seseorang yang pindah negara atau memperoleh penghasilan lintas batas perlu memahami apakah nomor yang dimilikinya sudah diakui sebagai TIN dalam sistem negara tujuan atau tidak.

Bagi wajib pajak individu, perbedaan ini penting saat mengisi formulir bank, membuka akun investasi, mendaftar pada platform kerja internasional, atau mengajukan manfaat berdasarkan tax treaty. Kesalahan pada pengisian TIN bisa menyebabkan penundaan verifikasi, penolakan dokumen, atau pengenaan tarif pajak yang tidak semestinya.

Agar lebih mudah dipahami, berikut gambaran sederhananya:

Istilah	Fungsi	Contoh Penggunaan
TIN	Identitas pajak umum	Digunakan dalam administrasi pajak lintas negara
NPWP	Identitas pajak di Indonesia	Pelaporan dan administrasi pajak wajib pajak di Indonesia
NIK	Identitas kependudukan	Data kependudukan yang dapat dipakai dalam sistem administrasi tertentu
Tax ID	Istilah umum untuk nomor pajak	Dipakai secara luas dalam formulir perpajakan internasional

Untuk wajib pajak yang berdomisili di Indonesia, memahami hubungan antara TIN dan NPWP penting agar tidak salah mengisi formulir yang memakai istilah internasional. Pada dasarnya, NPWP adalah identitas pajak domestik, sedangkan TIN adalah istilah payung yang dipakai secara lebih luas di berbagai negara.

Kapan Wajib Pajak Individu Perlu Menggunakan TIN?

TIN biasanya diperlukan dalam sejumlah situasi yang berkaitan dengan pelaporan dan verifikasi pajak.

• Saat mengisi laporan pajak tahunan di negara tempat tinggal atau negara sumber penghasilan.
• Saat menerima penghasilan dari luar negeri yang memerlukan pencatatan identitas pajak.
• Saat membuka rekening bank, akun investasi, atau layanan keuangan lain yang mewajibkan data pajak.
• Saat mendaftar sebagai kontraktor, freelancer, atau pekerja lepas pada platform internasional.
• Saat mengajukan pengembalian pajak, kredit pajak, atau manfaat pajak tertentu.
• Saat diminta melakukan verifikasi identitas oleh otoritas pajak atau lembaga keuangan.

Umumnya, tidak semua individu akan diminta mengisi TIN pada situasi yang sama. Namun, ketika dokumen resmi meminta data tersebut, sebaiknya informasi yang dicantumkan benar, konsisten, dan sesuai dengan dokumen perpajakan yang berlaku di negara terkait.

Bagi wajib pajak individu di Indonesia, kebutuhan mencantumkan TIN dapat muncul saat mengisi formulir layanan keuangan internasional, melakukan investasi luar negeri, menerima penghasilan dari platform global, atau saat diminta mengisi data pajak oleh pemberi kerja asing. Karena itu, penting untuk memastikan nomor yang digunakan sesuai dengan status perpajakan dan instruksi formulir yang diminta.

Cara Memperoleh TIN

Prosedur memperoleh TIN mengikuti aturan masing-masing negara. Namun, pada umumnya prosesnya memiliki pola yang mirip, yaitu pendaftaran, pengisian formulir, dan verifikasi dokumen pendukung.

• Menentukan jenis identitas pajak yang dibutuhkan sesuai status Anda, apakah untuk penduduk, bukan penduduk, pekerja, pelajar, atau pelaku usaha.
• Mengisi formulir permohonan pada otoritas pajak yang berwenang.
• Menyertakan dokumen identitas diri seperti paspor, kartu identitas nasional, atau dokumen imigrasi bila diperlukan.
• Menambahkan dokumen pendukung lain seperti bukti alamat, surat kerja, atau dokumen penghasilan jika diminta.
• Menunggu proses verifikasi dan penerbitan nomor identitas pajak.

Pada beberapa negara, permohonan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau secara daring. Karena ketentuan administratif sering berubah, wajib pajak individu sebaiknya selalu memastikan prosedur terbaru melalui otoritas pajak resmi di negara yang bersangkutan.

Jika Anda sudah memiliki identitas pajak di negara tempat tinggal, jangan berasumsi bahwa nomor tersebut otomatis berlaku di semua negara. Beberapa formulir meminta nomor pajak negara domisili, sedangkan formulir lain meminta nomor dari negara sumber penghasilan. Di sinilah pembacaan instruksi menjadi sangat penting.

Dokumen yang Umumnya Diminta

Meskipun syarat setiap negara berbeda, ada beberapa dokumen yang sering diminta saat mengurus TIN.

• Paspor atau kartu identitas resmi.
• Bukti alamat tinggal.
• Bukti status kependudukan atau izin tinggal.
• Surat keterangan kerja atau bukti kegiatan ekonomi.
• Dokumen perpajakan sebelumnya jika sudah pernah memiliki nomor pajak.
• Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap.

Ketelitian dalam menyiapkan dokumen sangat penting. Kesalahan kecil, seperti nama yang tidak konsisten antara paspor dan formulir, dapat memperlambat proses penerbitan atau menyebabkan permohonan harus diperbaiki ulang.

Apakah Semua Negara Memiliki TIN?

Pada praktiknya, hampir semua negara memiliki sistem identifikasi pajak, meskipun namanya tidak selalu disebut TIN. Ada negara yang memakai nomor pajak khusus, ada yang menggunakan nomor identitas kependudukan sebagai dasar administrasi pajak, dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Karena itu, istilah yang dipakai bisa berbeda, tetapi fungsi utamanya tetap sama, yaitu mengidentifikasi wajib pajak secara resmi.

Negara	Nama Identitas Pajak	Keterangan Singkat
Indonesia	NPWP	Identitas pajak wajib pajak di Indonesia
Amerika Serikat	SSN, ITIN, EIN	Digunakan sesuai status individu atau entitas
Kanada	SIN	Dipakai untuk berbagai kebutuhan administratif termasuk pajak
Inggris	UTR	Digunakan dalam administrasi pajak Inggris
Australia	TFN	Nomor pajak untuk individu dan keperluan pajak lainnya

Perbedaan nama tersebut sering membuat pembaca mengira setiap negara memakai format yang sama, padahal tidak demikian. Dalam pengisian formulir internasional, yang paling penting adalah mengikuti istilah yang diminta oleh lembaga atau otoritas yang bersangkutan.

Format TIN di Berbagai Negara

Selain namanya berbeda, format TIN juga dapat berbeda. Ada yang berupa sembilan digit angka, ada yang memakai kombinasi angka dan karakter, dan ada pula yang dipisahkan dengan tanda hubung atau spasi. Format ini penting diketahui agar wajib pajak tidak salah mengira nomor pajaknya invalid hanya karena tampilannya berbeda.

Negara	Contoh Format
Amerika Serikat	XXX-XX-XXXX untuk SSN atau ITIN
Amerika Serikat	XX-XXXXXXX untuk EIN
Kanada	XXX-XXX-XXX
Inggris	Angka dengan format khusus sesuai otoritas pajak
Indonesia	Format NPWP sesuai ketentuan yang berlaku

Jika Anda menerima formulir dari luar negeri, periksa apakah yang diminta adalah format numerik penuh, tanpa spasi, atau dengan tanda pemisah. Kesalahan memasukkan format dapat membuat sistem menolak data meskipun nomor yang Anda tulis sebenarnya sudah benar.

Cara Mengetahui TIN Milik Sendiri

Banyak wajib pajak individu yang sudah memiliki TIN, tetapi tidak selalu menyadarinya karena istilah yang dipakai berbeda di tiap negara. Cara paling aman untuk mengetahuinya adalah memeriksa dokumen resmi perpajakan, surat pemberitahuan pajak, kartu identitas pajak, atau akun pajak daring yang diterbitkan otoritas setempat.

Jika Anda berada di Indonesia, identitas pajak utama dapat ditelusuri melalui dokumen perpajakan resmi dan layanan administrasi pajak yang tersedia. Bila pernah mendaftar sebelumnya, pastikan data nama, alamat, dan status perpajakan masih sesuai. Bila data berubah, lakukan pembaruan sesuai prosedur agar tidak terjadi ketidaksesuaian saat nomor tersebut digunakan dalam transaksi lintas negara.

Saat lupa nomor pajak, jangan menggunakan nomor alternatif secara sembarangan. Lebih baik memeriksa kembali dokumen resmi daripada mengisi formulir dengan data yang belum pasti, karena dampaknya bisa cukup panjang pada proses verifikasi.

Apa yang Terjadi Jika Tidak Memiliki TIN?

Tidak memiliki TIN, atau mencantumkan TIN yang salah, dapat menimbulkan beberapa hambatan administratif. Dalam banyak kasus, otoritas pajak atau lembaga keuangan dapat menunda proses verifikasi sampai identitas pajak yang benar diberikan.

Dampak yang umum terjadi antara lain:

• Pembukaan rekening atau akun investasi ditunda.
• Verifikasi data perpajakan gagal atau harus diulang.
• Tarif pemotongan pajak bisa menjadi lebih tinggi dalam kondisi tertentu.
• Dokumen klaim manfaat tax treaty tidak diproses sampai data lengkap.
• Pelaporan penghasilan lintas negara menjadi tidak rapi.

Bagi wajib pajak individu, situasi ini bukan hanya merepotkan, tetapi juga bisa memengaruhi arus kas dan kepastian administrasi. Karena itu, mengurus dan memahami TIN sejak awal jauh lebih aman daripada menunggu sampai diminta mendesak.

TIN dalam Pertukaran Informasi Pajak Antarnegara

Dalam perpajakan internasional, TIN berperan besar dalam pertukaran informasi antarotoritas pajak. Skema seperti Automatic Exchange of Information atau AEOI mendorong negara-negara untuk saling bertukar data finansial dan perpajakan agar transparansi meningkat dan risiko penghindaran pajak berkurang.

Di dalam proses tersebut, TIN membantu memastikan bahwa data yang dibagikan benar-benar merujuk pada orang yang tepat. Tanpa identitas pajak yang konsisten, data lintas negara dapat sulit dicocokkan, sehingga efektivitas pertukaran informasi menurun.

Bagi wajib pajak individu, hal ini berarti data pajak yang dicantumkan pada bank, broker, platform pembayaran, atau formulir pajak internasional harus seragam dengan identitas resmi yang dimiliki. Konsistensi inilah yang memudahkan kepatuhan dan mengurangi risiko koreksi di kemudian hari.

Perbedaan TIN untuk Individu dan Perusahaan

Walaupun artikel ini berfokus pada wajib pajak individu, banyak pembaca juga perlu memahami bahwa TIN dapat digunakan oleh individu maupun perusahaan. Perbedaannya terletak pada tujuan dan jenis entitas yang diidentifikasi.

Aspek	Individu	Perusahaan
Tujuan	Identitas pajak pribadi	Identitas pajak entitas usaha
Contoh	SSN, ITIN, NPWP orang pribadi	EIN atau nomor pajak badan
Penggunaan	Pelaporan penghasilan pribadi, investasi, dan administrasi keuangan	Pelaporan pajak badan, transaksi usaha, dan administrasi korporasi

Pemahaman ini penting agar wajib pajak individu tidak salah mengira bahwa semua nomor pajak berfungsi sama. Pada beberapa situasi, nomor pajak pribadi tidak bisa menggantikan nomor pajak entitas usaha, begitu pula sebaliknya.

Kesalahan Umum Saat Mengisi TIN

Kesalahan saat mengisi TIN sering terjadi, terutama pada formulir internasional yang menggunakan istilah berbeda dari kebiasaan lokal. Beberapa kesalahan umum berikut patut dihindari.

• Mengisi nomor pajak negara yang salah.
• Menyalin nomor dengan format yang tidak sesuai.
• Menggunakan nama yang tidak sama dengan dokumen resmi.
• Tidak memperbarui data setelah pindah negara domisili.
• Mengira NPWP atau identitas pajak lokal dapat dipakai tanpa melihat instruksi formulir.
• Menggunakan nomor yang sudah tidak aktif atau belum diverifikasi.

Kesalahan semacam ini terlihat sederhana, tetapi dapat membuat permohonan tertunda. Karena itu, sebelum mengirim formulir, pastikan semua data telah cocok dengan dokumen resmi yang dimiliki.

Contoh Sederhana Penggunaan TIN dalam Kehidupan Sehari-Hari

Bayangkan seorang individu Indonesia yang bekerja sebagai konsultan jarak jauh untuk perusahaan asing dan menerima pembayaran dari luar negeri. Dalam proses verifikasi di platform pembayaran internasional, ia diminta mengisi identitas pajak negara domisili maupun negara sumber penghasilan. Di sinilah TIN berperan sebagai penanda resmi yang menghubungkan data penghasilan dengan otoritas pajak yang berwenang.

Contoh lain, seorang investor individu membuka akun pada broker internasional. Broker tersebut mungkin mewajibkan pengisian TIN untuk memastikan pelaporan pajak berjalan sesuai aturan. Tanpa nomor yang benar, akun dapat dibatasi atau bahkan tidak dapat digunakan sampai data pajaknya dinyatakan lengkap.

Pada situasi tertentu, otoritas pajak dapat menggunakan TIN untuk mencocokkan data penghasilan dari pemberi kerja, bank, atau platform digital. Bagi wajib pajak individu, hal ini berarti pengisian data pajak harus dilakukan dengan hati-hati karena sistem akan semakin mudah mendeteksi ketidaksesuaian.

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Menggunakan TIN

TIN yang dicantumkan harus sesuai dengan negara dan status pajak yang benar. Jika seseorang tinggal di satu negara tetapi memiliki kewajiban pajak di negara lain, maka nomor yang dipakai bisa berbeda tergantung kebutuhan formulir. Dalam kondisi ini, penting untuk membaca instruksi dengan teliti agar tidak mengisi nomor yang salah.

Selain itu, TIN tidak seharusnya disebarkan sembarangan. Karena nomor ini berkaitan dengan identitas dan kewajiban pajak, penggunaannya perlu dibatasi pada formulir resmi, lembaga yang berwenang, dan dokumen yang memang membutuhkan data tersebut.

Penting juga untuk memastikan bahwa TIN yang dipakai masih aktif dan sesuai dengan data terbaru. Bila ada perubahan nama, status tinggal, atau perubahan negara domisili, wajib pajak individu perlu memeriksa apakah data identitas pajaknya masih valid atau perlu diperbarui.

TIN dalam Perspektif Kepatuhan Pajak Internasional

Dalam perpajakan internasional, TIN memiliki posisi strategis karena menjadi alat penghubung antara data pribadi dan kewajiban fiskal. Banyak negara kini mendorong pertukaran data secara lebih terbuka agar penghasilan lintas negara dapat diawasi dengan baik. Dalam sistem tersebut, TIN membantu memastikan bahwa data yang diterima otoritas pajak bukan hanya lengkap, tetapi juga dapat diatribusikan kepada orang yang tepat.

Bagi wajib pajak individu, pemahaman ini bermanfaat bukan hanya untuk memenuhi formalitas administrasi. Lebih dari itu, TIN membantu seseorang mengelola bukti kepatuhan, mempermudah pelaporan, dan mengurangi risiko kesalahan administratif yang sering muncul saat berhadapan dengan sistem lintas negara.

Wajib Pajak Individu Perlu Ketahui TIN Sejak Awal

Banyak masalah pajak internasional berawal dari hal yang sederhana, misalnya salah mengisi identitas pajak, tidak memahami perbedaan status penduduk dan nonpenduduk, atau mengira satu nomor identitas dapat dipakai di semua negara. Padahal, pemahaman sejak awal dapat menghindarkan wajib pajak dari keterlambatan, koreksi dokumen, dan potensi pemeriksaan administratif.

Dengan memahami TIN, wajib pajak individu bisa lebih siap ketika harus berurusan dengan formulir pajak luar negeri, pelaporan penghasilan digital, perpindahan negara, atau pembukaan akun finansial internasional. Pengetahuan dasar ini juga membantu saat berkonsultasi dengan profesional pajak karena komunikasi akan menjadi lebih jelas dan efisien.

Pertanyaan Umum Seputar Global Tax Identity Number

1. Apakah TIN sama dengan NPWP?
   Tidak selalu sama. TIN adalah istilah umum untuk nomor identitas pajak di berbagai negara, sedangkan NPWP adalah identitas pajak yang digunakan di Indonesia. Fungsi keduanya mirip, tetapi sistem dan penggunaannya mengikuti aturan masing-masing negara.
2. Apakah setiap orang wajib memiliki TIN?
   Tidak semua orang wajib memiliki TIN yang sama dalam arti universal. Namun, setiap orang yang memiliki kewajiban pajak di suatu negara umumnya harus memiliki identitas pajak sesuai ketentuan negara tersebut.
3. Apakah TIN berlaku secara internasional?
   TIN tidak otomatis berlaku secara universal di semua negara. Nomor tersebut biasanya digunakan dalam sistem pajak negara penerbitnya, lalu diakui dalam konteks tertentu saat ada pertukaran informasi atau pengisian formulir lintas negara.
4. Bisakah satu orang memiliki lebih dari satu TIN?
   Bisa, tergantung pada negara dan status pajaknya. Seseorang dapat memiliki nomor identitas pajak di lebih dari satu negara apabila memang memiliki kewajiban pajak di beberapa yurisdiksi.
5. Apakah TIN diperlukan untuk investasi luar negeri?
   Dalam banyak kasus, ya. Lembaga investasi atau broker internasional sering meminta TIN untuk verifikasi identitas pajak dan pelaporan kepatuhan.
6. Apakah TIN bisa berubah?
   TIN biasanya bersifat tetap, tetapi data yang terkait dengannya dapat berubah, misalnya nama, status kependudukan, atau negara domisili. Dalam kondisi tertentu, pembaruan data perlu dilakukan agar identitas pajak tetap valid.
7. Di mana saya bisa melihat TIN saya?
   TIN dapat dilihat pada dokumen resmi perpajakan, surat pemberitahuan pajak, kartu identitas pajak, atau akun pajak daring yang disediakan otoritas pajak di negara terkait.