Pajak rokok di Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Pungutan ini melekat pada cukai rokok dan disetorkan ke kas daerah provinsi setiap kali transaksi cukai berlangsung.
Ketentuan pajak ini menyasar produsen dan importir rokok yang memegang izin resmi, bukan konsumen secara langsung. Beban pajak pada akhirnya tetap mempengaruhi harga jual rokok di pasaran, termasuk produk rokok elektrik yang kini turut masuk dalam objek pungutan.
Apa itu Pajak Rokok di Indonesia?
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat dan kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 1 angka 54 UU HKPD.
Pungutan tersebut memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber penerimaan daerah dan fungsi regulerend sebagai instrumen pengendalian konsumsi produk tembakau. Kedua fungsi tersebut berjalan beriringan dalam kebijakan fiskal nasional.
- Fungsi Budgetair
Menambah pendapatan asli daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. - Fungsi Regulerend
Menekan tingkat konsumsi rokok demi kepentingan kesehatan masyarakat luas.
Dasar Hukum Pajak Rokok di Indonesia
Sebelum UU HKPD berlaku, dasar hukum pemungutan Pajak Rokok merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Regulasi tersebut sudah digantikan sepenuhnya oleh UU HKPD.
Selain UU HKPD, Kementerian Keuangan turut menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (PMK 143/2023). Aturan ini mengatur teknis pemungutan secara lebih rinci dan mulai berlaku sejak 22 Desember 2023.
Berikut rangkuman payung hukum yang mengatur Pajak Rokok di Indonesia:
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
- PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
Objek Pajak Rokok yang Dikenai Pungutan
Objek Pajak Rokok tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UU HKPD. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pungutan berlaku atas konsumsi rokok beserta seluruh kategori turunannya.
Berikut jenis produk yang termasuk objek Pajak Rokok:
- Sigaret.
- Cerutu.
- Rokok daun atau klobot.
- Bentuk rokok lain yang dikenai cukai rokok.
- Rokok elektrik, sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK 143/2023.
Perluasan objek pajak ke rokok elektrik menjadi penyesuaian atas tren konsumsi masyarakat yang terus bergeser dari waktu ke waktu. Ketentuan khusus untuk rokok elektrik ini efektif berlaku sejak 1 Januari 2024.
Subjek dan Pemungut Pajak Rokok
Subjek Pajak Rokok pada dasarnya adalah konsumen rokok itu sendiri. Kewajiban penyetoran pajak justru dibebankan kepada pengusaha pabrik rokok atau importir yang memegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai akan memungut Pajak Rokok secara bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Hasil pungutan tersebut kemudian disetor ke rekening kas umum daerah provinsi.
Penyetoran dana dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Mekanisme ini menjaga distribusi penerimaan pajak berjalan adil sesuai skala populasi tiap wilayah.
Perbedaan Pajak Rokok dan Cukai Rokok
Sejumlah wajib pajak sering menyamakan Pajak Rokok dengan cukai rokok, padahal keduanya merupakan instrumen fiskal yang berbeda satu sama lain.
Cukai rokok dipungut oleh pemerintah pusat sebagai instrumen pengendalian barang kena cukai. Pajak Rokok dipungut sebagai tambahan atas cukai tersebut untuk kepentingan daerah. Kedua pungutan berjalan bersamaan namun memiliki dasar hukum serta muara kas yang berbeda.
| Aspek | Cukai Rokok | Pajak Rokok |
| Pemungut | Pemerintah pusat (Bea Cukai) | Dipungut bersama cukai, diserahkan ke provinsi |
| Dasar hukum | UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai | UU HKPD dan PMK 143/2023 |
| Muara penerimaan | Kas negara | Kas umum daerah provinsi |
| Besaran | Ditetapkan per batang/gram sesuai golongan | 10% dari besaran cukai |
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Rokok
Pasal 36 UU HKPD menetapkan tarif Pajak Rokok sebesar 10% dari besaran cukai rokok. Angka ini berlaku secara nasional dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.
Dasar pengenaan pajak merujuk pada besaran cukai yang telah ditetapkan pemerintah untuk setiap jenis rokok. Nilai cukai tersebut diatur melalui PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Rumus penghitungannya cukup sederhana:
Pajak Rokok = Tarif Pajak Rokok x Cukai Rokok
Tarif cukai hasil tembakau tahun 2025 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan batas harga jual eceran (HJE) disesuaikan naik rata-rata 9,53%. Berikut contoh tarif cukai per batang yang berlaku untuk sejumlah jenis rokok sigaret:
| Jenis Rokok | Golongan | Tarif Cukai per Batang | HJE Minimal per Batang |
| Sigaret Kretek Mesin (SKM) | Golongan I | Rp1.231 | Rp2.375 |
| Sigaret Kretek Mesin (SKM) | Golongan II | Rp746 | Rp1.485 |
| Sigaret Putih Mesin (SPM) | Golongan I | Rp1.336 | Rp2.495 |
| Sigaret Putih Mesin (SPM) | Golongan II | Rp794 | Rp1.565 |
| SKTF/SPTF | Tanpa golongan | Rp1.231 | Rp2.375 |
Golongan cukai ditentukan berdasarkan volume produksi tiap pengusaha pabrik rokok, bukan sekadar jenis produknya. Produsen skala besar umumnya masuk golongan I dengan tarif cukai lebih tinggi dibanding produsen skala kecil.
Contoh Perhitungan Pajak Rokok
Simulasi berikut dapat menggambarkan cara kerja penghitungan Pajak Rokok secara sederhana. Contoh kasus menggunakan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan 1 berisi 16 batang per bungkus.
Berdasarkan lampiran PMK 97/2024, SKM golongan 1 dikenai tarif cukai sebesar Rp1.231 per batang. Berikut tahapan penghitungannya:
- Cukai per bungkus: Rp1.231 x 16 batang = Rp19.696.
- Tarif Pajak Rokok: 10% dari cukai.
- Pajak Rokok terutang: Rp19.696 x 10% = Rp1.969,6.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap bungkus rokok SKM golongan 1 dikenai Pajak Rokok senilai Rp1.969,6. Nilai tersebut otomatis disetorkan bersamaan dengan pembayaran cukai oleh produsen atau importir terkait.
Simulasi serupa dapat diterapkan pada jenis rokok lain dengan mengganti angka tarif cukai sesuai golongan produk masing-masing. Prinsip penghitungannya tetap sama, yaitu mengalikan cukai dengan tarif 10%.
Dampak Pajak Rokok terhadap Harga Jual dan Pelaku UMKM
Pajak Rokok memang disetorkan oleh produsen dan importir, namun bebannya lazim diteruskan ke harga jual eceran hingga sampai ke tangan pengecer. Warung, toko kelontong, dan pedagang UMKM lain otomatis terdampak lewat kenaikan harga pokok penjualan rokok.
Pelaku UMKM yang berjualan rokok perlu mencermati Harga Jual Eceran (HJE) minimal yang tercantum pada pita cukai kemasan. Menjual rokok di bawah HJE resmi maupun rokok tanpa pita cukai berpotensi menimbulkan masalah hukum, sekalipun pengecer bukan pihak yang menyetor Pajak Rokok secara langsung.
- Pastikan rokok yang dijual sudah dilekati pita cukai resmi dan sesuai golongan.
- Hindari menampung atau menjual rokok dengan HJE di bawah ketentuan yang berlaku.
- Cermati pergerakan tarif cukai tiap tahun karena berpengaruh pada margin usaha pengecer.
Mekanisme Bagi Hasil Pajak Rokok ke Daerah
Pasal 85 ayat (4) UU HKPD mengatur pembagian hasil Pajak Rokok antara provinsi dan kabupaten/kota. Sebesar 70% dari penerimaan wajib dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, sementara 30% sisanya menjadi bagian provinsi.
Pembagian dana ke kabupaten/kota dilakukan secara proporsional, paling kurang berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Skema ini menjaga pemerataan penerimaan antar daerah dalam satu provinsi.
Skema bagi hasil tersebut membuat kabupaten/kota tetap kebagian manfaat fiskal dari konsumsi rokok, meskipun proses pemungutan dilakukan di tingkat pusat maupun provinsi.
Sanksi Terkait Pajak Rokok
Karena Pajak Rokok dipungut bersamaan dengan cukai oleh instansi Bea dan Cukai, keterlambatan atau kekurangan pelunasan cukai otomatis berimbas pada penyetoran Pajak Rokok. Sanksi administratif atas keterlambatan pelunasan cukai mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, berupa denda dan bunga keterlambatan.
Selain itu, PMK 143/2023 turut mengatur sanksi bagi pemerintah daerah, bukan bagi wajib pajak orang per orang. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 75% dari 50% bagian Pajak Rokok, atau setara 37,5% dari realisasi penerimaan.
Jika pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban kontribusi tersebut, sanksi berupa pemotongan Pajak Rokok senilai selisih kontribusi yang belum dipenuhi akan diberlakukan pada penyaluran periode berikutnya.
Data Penerimaan Pajak Rokok di Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mencatat estimasi penerimaan Pajak Rokok nasional tahun anggaran 2024 mencapai Rp22,81 triliun, meningkat tipis dari estimasi tahun 2023 senilai Rp22,79 triliun. Estimasi ini menjadi acuan penyusunan APBD tiap provinsi.
Berikut gambaran beberapa provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok terbesar tahun 2024:
| Provinsi | Estimasi Penerimaan Pajak Rokok 2024 |
| Jawa Barat | Rp4,05 triliun |
| Jawa Timur | Rp3,38 triliun |
Ketentuan turunan UU HKPD juga menegaskan bahwa penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota, wajib dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.
Fungsi Pajak Rokok bagi Keuangan dan Kesehatan
Penerimaan Pajak Rokok tergolong pajak yang penggunaannya sudah ditentukan sejak awal atau dikenal sebagai earmarking tax. Dana hasil pungutan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
Skema earmarking ini menegaskan keterkaitan erat antara kebijakan fiskal dan kebijakan kesehatan publik. Konsumsi rokok yang ditekan lewat pajak turut membiayai layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
Beberapa manfaat nyata dari penerapan Pajak Rokok antara lain:
- Menambah pendapatan asli daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Mendanai penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
- Menekan angka konsumsi rokok, khususnya pada kelompok usia muda.
- Mendorong kepatuhan pelaku usaha hasil tembakau terhadap regulasi cukai yang berlaku.
Butuh Bantuan Konsultasi Pajak Rokok?
Ketentuan Pajak Rokok memang lebih menyasar pelaku usaha di sektor hasil tembakau, mulai dari produsen hingga importir bersertifikat NPPBKC. Ragam pajak daerah dan pajak pusat lain tetap wajib disetor oleh perorangan maupun pelaku UMKM sesuai jenis usaha masing-masing.
Trust Tax Consultant siap mendampingi proses penghitungan, pelaporan, hingga konsultasi kewajiban perpajakan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun UMKM. Layanan ini membantu wajib pajak menelaah kewajiban perpajakan secara tepat tanpa risiko kesalahan administrasi.
Pertanyaan Seputar Pajak Rokok
- Apakah konsumen rokok membayar pajak rokok secara langsung?
Tidak. Konsumen memang menjadi subjek pajak secara konsep, tetapi kewajiban penyetoran tetap berada di tangan produsen atau importir rokok berizin NPPBKC. Beban pajak baru terasa oleh konsumen lewat harga jual eceran. - Apa bedanya pajak rokok dan cukai rokok?
Cukai rokok dipungut pemerintah pusat dan masuk ke kas negara, sedangkan Pajak Rokok dipungut sebesar 10% dari cukai tersebut dan diserahkan ke kas daerah provinsi. Keduanya dipungut bersamaan namun memiliki dasar hukum berbeda. - Berapa tarif pajak rokok yang berlaku saat ini?
Tarif Pajak Rokok tetap sebesar 10% dari besaran cukai rokok sesuai Pasal 36 UU HKPD. Nilai nominalnya berubah mengikuti besaran cukai tiap jenis dan golongan rokok yang diperbarui lewat PMK setiap tahun. - Apakah rokok elektrik atau vape juga dikenai pajak rokok?
Ya. Sejak 1 Januari 2024, rokok elektrik resmi masuk objek Pajak Rokok sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK 143/2023, mengikuti besaran cukai yang berlaku untuk produk tersebut. - Ke mana hasil pajak rokok disalurkan?
Sebesar 70% hasil Pajak Rokok dibagikan ke kabupaten/kota dan 30% menjadi bagian provinsi. Minimal 50% dari alokasi tersebut wajib digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, termasuk kontribusi program Jaminan Kesehatan Nasional. - Apa sanksi jika telat menyetor pajak rokok?
Karena penyetoran menyatu dengan cukai, keterlambatan mengikuti sanksi administratif pada UU Cukai berupa denda dan bunga. Pemerintah daerah yang lalai menyalurkan kontribusi Jaminan Kesehatan Nasional juga dikenai sanksi pemotongan Pajak Rokok pada periode berikutnya.
Referensi:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD – JDIH Kemenkeu
- PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok – JDIH Kemenkeu
- PMK Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau – JDIH Kemenkeu
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Managing Partner sekaligus penulis di Trust Tax Consultant dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perpajakan. Heru Prasetiawan memiliki sertifikasi Brevet A & B serta keahlian dalam perencanaan dan kepatuhan pajak, yang mendukungnya dalam memberikan solusi perpajakan yang efektif dan sesuai regulasi pajak terbaru yang legal.