Di era digital yang semakin maju, para kreator konten tidak hanya mengandalkan iklan atau kolaborasi dengan brand sebagai sumber penghasilan. Saat ini, semakin banyak yang memanfaatkan skema konten eksklusif untuk memperoleh pemasukan tambahan. Konten ini biasanya hanya dapat diakses oleh pengikut yang bersedia membayar biaya tertentu, baik berupa langganan bulanan maupun pembelian akses sekali bayar.
Fenomena tersebut menunjukkan betapa besar potensi industri kreatif digital di Indonesia. Namun, di balik peluang yang menjanjikan, terdapat kewajiban penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu pajak. Banyak influencer yang belum sepenuhnya menyadari bahwa setiap penghasilan dari aktivitas digital tetap menjadi objek pajak, sehingga wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Mengapa Konten Eksklusif Kena Pajak?
Dasar hukum pengenaan pajak pada konten eksklusif mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Setiap bentuk penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dalam kategori objek pajak. Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan antara penghasilan dari usaha offline dan penghasilan dari aktivitas digital.
Selain itu, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada fasilitas khusus berupa potongan pajak untuk kreator atau influencer. Dengan demikian, penghasilan dari konten eksklusif akan dikenakan tarif pajak sesuai status wajib pajak yang bersangkutan.
Jenis Penghasilan dari Konten Eksklusif
Penghasilan dari konten eksklusif bisa hadir dalam berbagai bentuk monetisasi. Berikut adalah beberapa contoh yang sering ditemui di kalangan kreator:
1. Langganan Bulanan (Subscription)
Kreator menyediakan akses rutin terhadap konten khusus dengan biaya berlangganan, misalnya fitur Instagram Subscriptions atau YouTube Membership.
2. Konten Berbayar Sekali Akses
Pengikut membeli akses ke konten tertentu, seperti video tutorial, artikel premium atau karya eksklusif di platform seperti Patreon dan KaryaKarsa.
3. Kelas Online dan Webinar Berbayar
Banyak influencer memanfaatkan reputasi mereka untuk mengadakan kelas, kursus atau webinar yang hanya bisa diikuti setelah membayar biaya tertentu.
4. Grup Diskusi atau Komunitas Privat
Kreator membuka akses ke grup WhatsApp, Telegram atau forum khusus, di mana anggota bisa memperoleh insight eksklusif yang tidak dibagikan di publik.
5. Donasi atau Dukungan Kreator
Beberapa platform menyediakan fitur dukungan finansial dari pengikut sebagai bentuk apresiasi, yang tetap dianggap sebagai penghasilan.
Semua bentuk penghasilan ini wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
Tarif Pajak yang Berlaku
Tarif pajak yang dikenakan tergantung pada status wajib pajak:
- Wajib Pajak Orang Pribadi: dikenakan tarif progresif mulai 5% hingga 35% sesuai lapisan penghasilan kena pajak.
- Wajib Pajak Badan: dikenakan tarif flat sebesar 22% dari laba kena pajak.
Contoh Cara Hitung Pajak Konten Eksklusif
Mari gunakan ilustrasi berbeda agar semakin jelas.
Seorang kreator konten memperoleh total penghasilan dari konten eksklusif sebesar Rp240.000.000 dalam satu tahun. Untuk mendukung produksinya, ia mengeluarkan biaya operasional, termasuk sewa studio mini, peralatan, dan internet, sebesar Rp50.000.000. Maka penghasilan neto adalah:
Rp240.000.000 – Rp50.000.000 = Rp190.000.000
Jika ia berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dengan PTKP Rp54.000.000, maka:
Rp190.000.000 – Rp54.000.000 = Rp136.000.000 (Penghasilan Kena Pajak)
Penghitungan tarif progresif PPh Orang Pribadi:
- Lapisan pertama Rp0 – Rp60.000.000 → 5% = Rp3.000.000
- Lapisan kedua Rp60.000.001 – Rp250.000.000 → 15% x Rp76.000.000 = Rp11.400.000
Total pajak terutang = Rp14.400.000
Contoh ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula kewajiban pajaknya.
Pengawasan DJP terhadap Penghasilan Digital
Direktorat Jenderal Pajak kini aktif memantau aktivitas digital dengan dukungan teknologi big data analytics. DJP dapat menelusuri transaksi digital, interaksi media sosial hingga kerja sama bisnis yang dijalankan influencer. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penghasilan yang luput dari kewajiban pajak, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.
Pentingnya Konsultasi Pajak bagi Influencer
Tidak sedikit influencer yang memiliki sumber penghasilan beragam, baik dari endorsement, iklan hingga konten eksklusif. Kompleksitas ini membuat perhitungan pajak lebih rumit. Konsultasi dengan ahli pajak menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh kewajiban terpenuhi sesuai aturan.
Bagi kreator di Jawa Tengah dan DIY, memilih layanan konsultan pajak Jogja dari TTC adalah langkah tepat. Dengan layanan yang dikelola secara legal, aman dan terjamin, influencer dapat lebih fokus pada pengembangan konten tanpa khawatir salah dalam mengelola kewajiban pajaknya.
Tips Agar Influencer Patuh Pajak
Agar lebih tertib dalam pengelolaan pajak, berikut adalah beberapa tips yang bisa diterapkan:
- Buat pencatatan yang rapi – gunakan aplikasi akuntansi atau spreadsheet untuk melacak semua pemasukan.
- Pisahkan rekening usaha dan pribadi – langkah ini mempermudah saat menyusun laporan keuangan.
- Kumpulkan bukti transaksi – simpan invoice, bukti transfer dan struk pembelian.
- Rutin berkonsultasi dengan ahli – agar setiap langkah sesuai dengan aturan terbaru.
- Lapor tepat waktu – hindari denda dengan melaporkan SPT sebelum jatuh tempo.
Penghasilan dari konten eksklusif merupakan objek Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan. Tidak ada pengecualian khusus bagi influencer atau kreator, sehingga semua pendapatan harus dihitung dengan teliti. Dengan memahami dasar hukum, jenis penghasilan, tarif, dan mekanisme perhitungannya, para kreator dapat menghindari risiko sanksi sekaligus menjaga reputasi profesional di mata klien maupun publik.
Jika merasa kesulitan, bekerja sama dengan konsultan pajak profesional adalah solusi terbaik. Dengan begitu, kewajiban perpajakan terpenuhi secara tepat, dan kreator dapat tetap fokus mengembangkan karya tanpa beban administrasi berlebih.
Baca juga: Tantangan dan Peluang Pajak di Era Digital